• Kepala Dinas

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  mempunyai tugas:

    1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ;
    2. mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Komunikasi dan Informatika serta kelompok jabatan fungsional;
    3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
    4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
    5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Sekretariat

    1. Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
    2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi  Dinas Komunikasi dan Informatika
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
      1. pengordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika;
      2. pengelolaan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;
      3. pengelolaan data dan informasi di bidang Komunikasi dan Informatika;
      4. pengordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang Komunikasi dan Informatika;
      5. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
      6. pengordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang Komunikasi dan Informatika;
      7. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, serta hubungan masyarakat;
      8. pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
      9. pengordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
      10. pengelolaan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika diluar prasarana dan sarana Komunikasi dan Informatika;
      11. pengordinasian penyusunan laporan asset Dinas Komunikasi dan Informatika;
      12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
      13. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian

    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika  yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, arsip, dokumentasi, dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
      1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
      2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
      3. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketenteraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
      4. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
      5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas; dan
      6. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas.
  • Subbagian Program dan Keuangan

    1. Subbagian Program dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengordinasian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
    2. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pengordinasian penyusunan Renstra, RKA, DPA, penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPDDinas Komunikasi dan Informatika .
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
      1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
      2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya;
      3. menghimpun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
      4. mengordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
      5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
      6. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Komunikasi dan Informatika;
      7. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
      8. menyusun laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
      9. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;
      10. menghimpun bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika;
      11. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika;
      12. menghimpun bahan penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
      13. menyusun laporan penyelenggaran pemerintahan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika ;
      14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas; dan
      15. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Aplikasi dan Infrastruktur

    1. Bidang Aplikasi dan Infrastrukturmerupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
    2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dasar.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Aplikasi dan Infrastrukturmenyelenggarakan fungsi:
      1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya;
      2. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya;
      3. pelaksananaan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
      4. menyusunan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet pemerintah;
      5. penyusunan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
      6. penyusunan layanan keamanan informasi e-Government;
      7. penyusunan layanan manajemen data dan informasi e-Government;
      8. penyusunan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi pada layanan publik dan kepemerintahan;
      9. mengkoordinasikan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City dan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
      10. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
      11. memverifikasi layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
      12. mengkoordinasikan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
      13. merencanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah kabupaten;
      14. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi;
      15. penyusunan konsep layanan peningkatan kapasitas dan implementasi e-Government dan Smart City,
      16. penyusunan layanan implementasi e-Government dan Smart City;
      17. penyusunan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
      18. mengkoordinasikan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
      19. penyusunan layanan interoperabilitas;
      20. penyusunan layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
      21. penyusunan layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
      22. penyusunan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
      23. penyusunan layanan Sistem Informasi Smart City;
      24. penyusunan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
      25. penyusunan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
      26. mengkoordinasi pelaksanakan e-procurement pemerintah dan non pemerintah;
      27. penyusunan promosi pemanfaatan layanan Smart City;
      28. mengkoordinasi layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
      29. mengkoordinasi penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten dan non pemerintah/masyarakat;
      30. mengkoordinasi layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
      31. mengkoordinasi pembangunan, pengelolaan, pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, fasilitas sarana, prasarana dan sumberdaya telematika serta kemitraan di bidang pemberdayaan telematika di wilayah kabupaten;

     

    Seksi Aplikasi

    1. Seksi Aplikasimerupakan satuan pelaksana Bidang Aplikasi dan Infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Infrastruktur.
    2. Seksi Aplikasimempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Aplikasi melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
      1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Aplikasi dan Infrastruktur sesuai dengan lingkup tugasnya;
      2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Aplikasi dan Infrastruktur sesuai dengan lingkup tugasnya;
      3. melakukan layanan aplikasi keamanan informasi e-Government di kabupaten;
      4. melaksanakan layanan interoperabilitas;
      5. mengembangkan aplikasi pelaksanaan e-procurement pemerintah dan non pemerintah;
      6. melaksanakan pengembangan aplikasi layanan pengelolaan data elektronik pemerintah dan non pemerintahan;
      7. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi telematika;
      8. melakukan layanan filtering konten negative;
      9. melakukan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
      10. melaksanakan layanan monitoring trafik sistem elektronik;
      11. melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
      12. melakukan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang keamanan informasi;
      13. melakukan layanan keamanan informasi dan data pada seluruh Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
      14. melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi;
      15. penyelenggaraan kegiatan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
      16. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Aplikasi.
      17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

     

    Seksi Infrastruktur

    1. Seksi Infrastruktur merupakan satuan pelaksana Bidang Aplikasi dan Infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Infrastruktur.
    2. Seksi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Infrastruktur melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
      1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya;
      2. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya;
      3. pelaksananaan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
      4. menyusunan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet pemerintah;
      5. penyusunan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
      6. mengkoordinasikan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City dan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
      7. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
      8. mengkoordinasikan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah bidang pelaksanaan infrastruktur jaringan TIK;
      9. merencanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah kabupaten;
      10. penyusunan konsep layanan peningkatan kapasitas dan implementasi e-Government dan Smart City,
      11. penyusunan layanan implementasi e-Government dan Smart City;
      12. penyusunan layanan interoperabilitas;
      13. penyusunan layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
      14. penyusunan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
      15. penyusunan layanan Sistem Informasi Smart City;
      16. penyusunan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
      17. mengkoordinasi penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten dan non pemerintah/masyarakat;
      18. melakukan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang jaringan informatika;
      19. mengkoordinasi pembangunan, pengelolaan, pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, fasilitas sarana, prasarana dan sumberdaya telematika serta kemitraan di bidang pemberdayaan telematika di wilayah kabupaten;
      20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

     

  • Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

    1. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi merupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur dalam pelaksanaan pembinaan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala Dinas.
    2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi menyelenggarakan fungsi :
      1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
      2. penyusunan bahan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
      3. penyusunan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
      4. mengevaluasi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
      5. penyusunan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
      6. penyusunan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
      7. penyusunan penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
      8. merumuskan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
      9. memverifikasi pengolahan aduan masyarakat dan standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
      10. mengkoordinasikan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
      11. penyusunan penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
      12. penyusunan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
      13. mengkoordinasibidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi, Pelayanan Informasi;
      14. memverifikasi standar, rekomendasi, prosedur di bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah pusat dan daerah, Publikasi dan Sosialisasi,  Pelayanan Informasi;
      15. penyusunan bimbingan teknis di bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah;
      16. memverifikasi rencana program bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Pelayanan Informasi;
      17. mengevaluasi pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal,
      18. penyusunan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
      19. penyusunan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
      20. penyusunan pengembangan sumber daya komunikasi publik di kabupaten;
      21. penyusunan penyelenggaraan layanan pengolahan informasi publik dan pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
      22. penyusunan pengelolaan hubungan dengan media (media relations):
      23. mengkoordinasi bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten
      24. penyusunan pelayanan informasi melalui media baru (media online, website, media sosial, call center, radio, audio visual/video), media luar ruang (baliho, banner, spanduk, billboard, blooket, stiker/brosur) dan media konvensional (majalah, tabloid, bulletin, koran dan foto);
      25. penyusunan pembinaan hubungan antar instansi dan lembaga masyarakat;
      26. penyusunan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan instansi pusat, propinsi dan daerah untuk informasi kepada masyarakat;
      27. penyusunan pembinaan hubungan kerjasama media massa dan pembinaan jabatan/pranata kehumasan;
      28. memberikan pelayanan dan menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan, program-program kerja secara nasional kepada masyarakat;
      29. sebagai komunikator dan mediator yang proaktif, dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah kepada masyarakat dan atau jurnalis;
      30. menampung aspirasi publiknya dan menciptakan iklim yang kondusif, dinamis demi keamanan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
      31. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

     

    Seksi Sarana Komunikasi

    1. Seksi Sarana Komunikasi merupakan satuan pelaksana bidang dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasidipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
    2. Seksi Sarana Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Informasi Publik.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana Komunikasi melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
      1. menyusun bahan koordinasi di bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Publikasi dan Sosialisasi, Pelayanan Informasi;
      2. menyusun standar, rekomendasi, prosedur di bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah pusat dan daerah, Publikasi dan Sosialisasi,  Pelayanan Informasi;
      3. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
      4. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
      5. membuat konsep penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, informasi publik dan layanan hubungan media;
      6. merancang layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
      7. menganalisis pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
      8. menyusun pengolahan aduan masyarakat dan standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
      9. menyusun pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
      10. mengembangkan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
      11. merencanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
      12. merancang standar, rekomendasi, prosedur di bidang  Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah pusat dan daerah, Publikasi dan Sosialisasi,  Pelayanan Informasi;
      13. menyusun bimbingan teknis di bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah;
      14. menyusun rencana program bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Pelayanan Informasi;
      15. merancang pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal,
      16. menyusun pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
      17. merencanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di kabupaten;
      18. melaksanakan pembinaan hubungan antar instansi dan lembaga masyarakat;
      19. merencanakan bimbingan teknis di bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah;
      20. menyusun rencana program di bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial, Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Pelayanan Informasi;
      21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; dan
      22. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Sarana Komunikasi.

     

    Seksi Diseminasi Informasi

    1. Seksi Diseminasi Informasimerupakan satuan pelaksana Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
    2. Seksi Diseminasi Informasimempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Diseminasi Informasi.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Diseminasi Informasi melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
      1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
      2. menyusun pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
      3. melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
      4. mengembangkan pengelolaan hubungan dengan media (media relations):
      5. menyusun bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten;
      6. melaksanakan pelayanan informasi melalui media baru (media online, website, media sosial, call center, radio, audio visual/video), media luar ruang (baliho, banner, spanduk, billboard, blooket, stiker/brosur) dan media konvensional (majalah, tabloid, bulletin, koran dan foto);
      7. menyusun diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
      8. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan instansi pusat, propinsi dan daerah untuk informasi kepada masyarakat;
      9. membuat konsep pembinaan hubungan kerjasama media massa dan pembinaan jabatan/pranata kehumasan;
      10. melaksanakan pengamanan informasi kebijaksanaan pemerintah daerah;
      11. melaksanakan pelayanan dan menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan, program-program kerja secara nasional kepada masyarakat;
      12. sebagai komunikator dan mediator yang proaktif, dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah kepada masyarakat dan atau jurnalis;
      13. merancang penyelenggaraan layanan pengolahan informasi publik;
      14. menganalisis layanan pengaduan masyarakat;
      15. manganalisis pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local;
      16. menentukan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal,
      17. mengembangkan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, pengembangan sumber daya komunikasi publik di kabupaten;
      18. menyusun aspirasi publik dan menciptakan iklim yang kondusif, dinamis demi keamanan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
      19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan;
      20. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Seksi Diseminasi Informasi.
  • Bidang Statistik dan Persandian

    1. Bidang Statistik dan Persandian merupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur dalam pelaksanaan pembinaan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala Dinas.
    2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Bidang Statistik dan Persandian.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
      1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Statistik dan Persandiansesuai dengan lingkup tugasnya;
      2. penyusunan dan pengembangan data indikator makro pembangunan daerah;
      3. penyusunan menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten;
      4. penyusunan menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten;
      5. mengkoordinasikan statistik sektoral skala Kabupaten;
      6. mengkoordinasi Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten;
      7. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintahdaerah;
      8. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamananinformasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaansumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian,pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jarring komunikasi sandi;
      9. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandiantar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
      10. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasisandi;
      11. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadappelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumberdaya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi danoperasional pengamanan komunikasi sandi;
      12. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
      13. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian danpengamanan informasi milik pemerintah daerah;
      14. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintahdaerah;
      15. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasiberklasifikasi;
      16. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusiasandi;
      17. peningkatan kesadaran pengamanan informasi dilingkunganpemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi,asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
      18. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandimelalui programpendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshopdan/atau seminar;
      19. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahanperangkat lunakdan perangkat keras persandian;
      20. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian,perangkat keras persandian dan jarring komunikasi sandi;
      21. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalamrangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota;
      22. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalamrangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten/kota;
      23. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola danpengguna padakomunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungankabupaten/kota;
      24. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
      25. pengamanan terhadap kegiatan / aset / fasilitas / Instalasi penting / vital / kritis melalui kontra penginderaan dan atau metode pengamanan persandian lainnya;
      26. pengamanan informasi elektronik;
      27. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamananinformasi dan komunikasi;
      28. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandiandan keamanan informasi;
      29. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber dayapersandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasionalpengamanan komunikasi sandi;
      30. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber dayapersandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      31. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
      32. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
      33. pelaporan dan pertanggungjawaban tugasBidang Statistik dan Persandian.

     

    Seksi Statistik

    1. Seksi Statistikmerupakan satuan pelaksana Bidang Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Statistik dan Persandian.
    2. Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Bidang Statistik dan Persandian.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Statistik melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
      1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Statistik dan Persandiansesuai dengan lingkup tugasnya;
      2. penyusunan dan pengembangan data indikator makro pembangunan daerah;
      3. penyusunan menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kabupaten;
      4. penyusunan menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kabupaten;
      5. mengkoordinasikan statistik sektoral skala Kabupaten;
      6. mengkoordinasi Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kabupaten;
      7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
      8. pelaporan dan pertanggung jawaban tugas Seksi Statistik.

     

    Seksi Persandian

    1. Seksi Persandianmerupakan satuan pelaksana Bidang Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Statistik dan Persandian.
    2. Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Bidang Statistik dan Persandian.
    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Persandian melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
      1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
      2. menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jarring komunikasi sandi;
      3. menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
      4. menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
      5. menyusunperaturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
      6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
      7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
      8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
      9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
      10. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi
      11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
      12. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
      13. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
      14. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
      15. menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
      16. menyusun rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
      17. menyusun rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
      18. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
      19. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
      20. pengamanan informasi elektronik;
      21. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
      22. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
      23. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
      24. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      25. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
      26. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
      27. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Seksi Persandian.