Bidang Aplikasi dan Infrastruktur

  1. Bidang Aplikasi dan Infrastrukturmerupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dasar.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Aplikasi dan Infrastrukturmenyelenggarakan fungsi:
    1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya;
    2. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya;
    3. pelaksananaan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
    4. menyusunan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet pemerintah;
    5. penyusunan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
    6. penyusunan layanan keamanan informasi e-Government;
    7. penyusunan layanan manajemen data dan informasi e-Government;
    8. penyusunan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi pada layanan publik dan kepemerintahan;
    9. mengkoordinasikan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City dan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
    10. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
    11. memverifikasi layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
    12. mengkoordinasikan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
    13. merencanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah kabupaten;
    14. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi;
    15. penyusunan konsep layanan peningkatan kapasitas dan implementasi e-Government dan Smart City,
    16. penyusunan layanan implementasi e-Government dan Smart City;
    17. penyusunan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
    18. mengkoordinasikan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
    19. penyusunan layanan interoperabilitas;
    20. penyusunan layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
    21. penyusunan layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
    22. penyusunan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
    23. penyusunan layanan Sistem Informasi Smart City;
    24. penyusunan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
    25. penyusunan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
    26. mengkoordinasi pelaksanakan e-procurement pemerintah dan non pemerintah;
    27. penyusunan promosi pemanfaatan layanan Smart City;
    28. mengkoordinasi layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
    29. mengkoordinasi penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten dan non pemerintah/masyarakat;
    30. mengkoordinasi layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
    31. mengkoordinasi pembangunan, pengelolaan, pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, fasilitas sarana, prasarana dan sumberdaya telematika serta kemitraan di bidang pemberdayaan telematika di wilayah kabupaten;

 

Seksi Aplikasi

  1. Seksi Aplikasimerupakan satuan pelaksana Bidang Aplikasi dan Infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Infrastruktur.
  2. Seksi Aplikasimempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Aplikasi melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
    1. menyusun bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Aplikasi dan Infrastruktur sesuai dengan lingkup tugasnya;
    2. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Aplikasi dan Infrastruktur sesuai dengan lingkup tugasnya;
    3. melakukan layanan aplikasi keamanan informasi e-Government di kabupaten;
    4. melaksanakan layanan interoperabilitas;
    5. mengembangkan aplikasi pelaksanaan e-procurement pemerintah dan non pemerintah;
    6. melaksanakan pengembangan aplikasi layanan pengelolaan data elektronik pemerintah dan non pemerintahan;
    7. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi telematika;
    8. melakukan layanan filtering konten negative;
    9. melakukan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
    10. melaksanakan layanan monitoring trafik sistem elektronik;
    11. melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
    12. melakukan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang keamanan informasi;
    13. melakukan layanan keamanan informasi dan data pada seluruh Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
    14. melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi;
    15. penyelenggaraan kegiatan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
    16. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Aplikasi.
    17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

 

Seksi Infrastruktur

  1. Seksi Infrastruktur merupakan satuan pelaksana Bidang Aplikasi dan Infrastruktur dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Infrastruktur.
  2. Seksi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Infrastruktur melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
    1. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya;
    2. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran bidang Aplikasi dan Infrastruktursesuai dengan lingkup tugasnya;
    3. pelaksananaan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
    4. menyusunan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet pemerintah;
    5. penyusunan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
    6. mengkoordinasikan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City dan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
    7. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
    8. mengkoordinasikan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah bidang pelaksanaan infrastruktur jaringan TIK;
    9. merencanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah kabupaten;
    10. penyusunan konsep layanan peningkatan kapasitas dan implementasi e-Government dan Smart City,
    11. penyusunan layanan implementasi e-Government dan Smart City;
    12. penyusunan layanan interoperabilitas;
    13. penyusunan layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
    14. penyusunan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
    15. penyusunan layanan Sistem Informasi Smart City;
    16. penyusunan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
    17. mengkoordinasi penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten dan non pemerintah/masyarakat;
    18. melakukan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang jaringan informatika;
    19. mengkoordinasi pembangunan, pengelolaan, pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, fasilitas sarana, prasarana dan sumberdaya telematika serta kemitraan di bidang pemberdayaan telematika di wilayah kabupaten;
    20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang